Politik Indonesia adalah politik yang “Tuna Sejarah”. Politik ini tidak mengkoreksi kesalahan masa lalu, dan bahkan sebaliknya melupakannya. Di sini, bukannya keadilan korban yang terpenuhi, tetapi kemenangan pelaku pelanggaran HAM yang terlihatkan.

Majunya Prabowo Subianto dan Wiranto sebagai kandidat politik dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden adalah sesuatu hal yang patut untuk dipertanyakan kembali. Sebab, kedua orang itu dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kasus kejahatan HAM; kasus penculikan aktivis prodemokrasi 1998, pelanggaran HAM di Timor Timur dan Kasus Semanggi.

Imparsial menilai adalah tidak pantas dan tidak layak bagi mereka untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa ditengah belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia tentunya tidak mau masuk menjadi negara Pariah (negara yang terkucil), karena bagaimanapun juga besar kemungkinan mereka terkena oleh apa yang namanya yurisdiksi universal. Mereka terkerangkeng dalam negerinya sendiri.

Dengan demikian adalah bijak jika kini mereka membuktikan lebih dulu bahwa mereka tidak bersalah di depan pengadilan, ketimbang terus berkelit dan bahkan malah maju menjadi Capres-Cawapres. Sulit untuk dibayangkan ada negara-negara yang bersedia.

berhubungan dengan seorang presiden-wakil presiden yang oleh komunitas internasional dinyatakan sebagai tersangka kejahatan kemanusiaan dan tersangka kasus penghilangan orang secara paksa. Kondisi ini tentu akan membuat kita mencoreng bangsa kita sendiri.

Imparsial mengecam kepada seluruh partai politik dan elite politik yang menjadikan kedua orang itu sebagai pasangan capres maupun cawapres. Hal ini memperlihatkan dan membuktikan bahwa koalisi politik yang dibangun bukan untuk kepentingan kemajuan demokrasi dan penegakkan HAM, tetapi semata-mata hanya untuk tujuan kekuasaan.

Lebih dari itu, stagnasi pengungkapan kasus kejahatan HAM itu terjadi karena pemerintahan SBY-JK gagal dalam menuntaskan kasus-kasus kejahatan HAM yang terjadi. Oleh karenanya, disisa akhir pemerintahannya adalah benar apabila pemerintahan SBY-JK untuk berani mengungkap semua kejahatan yang terjadi, termasuk kasus pembunuhan aktifis HAM Munir. Jika tidak, SBY- JK tidak hanya telah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri dengan membiarkannya, tetapi juga telah menjadi bagian dari politik yang tuna sejarah.

Jakarta, 4 Mei 2009
Rusdi Marpaung
Managing Director

Kontak Person:
Rusdi Marpaung 0811 177982
Poengky Indarti 0813 15696308
Al araf 0813 81694847

sumber: Imparsial