Utama » Lingkungan, Pembangunan

Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat Lokal, Sebuah Impian Semu?

Artikel dikirim oleh pada 14 November 2009 – 21:48Satu Komentar | 1,427 views

Setiap tahun, dari total 110 juta hektar hutan di Indonesia, 60 juta diantaranya mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi disebabkan adanya pembalakan liar (illegal logging), kebakaran hutan, konversi lahan menjadi penambangan, pertanian dsb. Ketika berbicara mengenai kerusakan hutan, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan mengenai masyarakat yang tinggal di sekitar dan didalam hutan.

Berdasarkan data dari lembaga Forest Watch Indonesia, 2006, diperkirakan tidak kurang dari 20 juta orang yang tinggal di desa-desa sekitar hutan, dan 6 juta diantaranya menggantungkan kehidupannya pada hutan dan hasil hutan. Rata-rata masyarakat ini sudah turun temurun tinggal di kawasan pinggir dan dalam hutan. Misalnya masyarakat adat Kasepuhan yang sudah berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) sejak sebelum adanya peraturan mengenai kawasan nasional. Lalu ada suku Anak Dalam di Sumatera dan lain sebagainya.

Tidak hanya menetapkan sebuah hutan menjadi wilayah taman nasional, pemerintah melalui Undang-Undang Pokok Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan yang berada di dalam negara Indonesia, 75% diakui sebagai milik negara, secara sepihak, tanpa mengakui adanya hukum masyarakat adat yang sudah berlaku didalam kawasan hutan, jauh sebelum berdirinya negara.

Penguasaan hutan oleh negara, telah memberikan kekuasaan pada negara, untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam yang ada di hutan, misalnya kayu atau hasil tambang dan mineral. Lewat Departemen Pertambangan, kekuasaan penambangan diberikan pada siapapun dan dimanapun dapat ditemui kandungan tambang dan mineral.

Anehnya, kekuasaan negara yang di wakili oleh pemerintah tersebut, tidak memasukkan hukum yang ada pada masyarakat lokal, dalam kebijakan pengolahan dan pengelolaan sumber daya hutan. Padahal, secara tradisi turun temurun, sebagian besar hutan di Indonesia, adalah hutan komunal, atau kepemilikannya adalah masyarakat. Akibatnya, hasil hutan seringkali bukan untuk mensejahterakan masyarakatnya, tapi mensejahterakan pihak-pihak tertentu.

Lebih aneh lagi, ketika muncul PP No.2 Tahun 2008. Pengelolaan sumber daya hutan, kemudian dapat diperjualbelikan secara umum, dengan harga murah, dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum, artinya tidak memperhatikan dampak dari peraturan tersebut, terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, yang sebetulnya merupakan pengelola legal hutan-hutan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Bahwa masyarakat sebagai pengelola legal hutan, dianggap hanya sebuah tradisi kuno yang sebaiknya di hapuskan saja, karena negara ini menganut sistem hukum tersendiri dalam pengelolaan hutan nasional, yang tidak sama dengan sistem hukum lokal.

Teringat pada masa pembentukan Undang-Undang Anti Pornografi, terdapat salah satu tokoh agama yang menyatakan bahwa, pakaian nasional Indonesia yang mengarah pada pornografi (yang menurutnya sama dengan pakaian yang memperlihatkan tubuh perempuan), lebih baik di museumkan saja. Maka, dalam kasus sistem pengelolaan hutan ini, kita tidak heran apabila nantinya sistem hukum lokal hanya akan menjadi naskah dalam sebuah museum, yang diingat sebagai suatu sejarah Indonesia. Terutama apabila masih banyak tokoh-tokoh agama yang memiliki pendapat semacam itu. Di dalam salah satu agama, dikatakan bahwa manusia berhak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi sepuasnya. Tapi jika pengelolaan itu berujung pada pengabaian hidup manusia lain, apakah artinya kita tidak membunuh secara perlahan manusia? Dan bukannya pembunuhan itu dosa bagi umat agama?

Apabila kita melihat pada UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, dalam Pasal 33 ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada ayat 3: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya pengelolaan sumberdaya alam yang ada di manapun termasuk di hutan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tentunya bukan hanya terpenuhinya sandang, pangan dan papan tapi juga terakomodirnya hak-hak rakyat sebagai warganegara, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam.

Hak untuk mengelola sumber daya alam, merupakan salah satu hak Ekonomi, Sosial Budaya yang melekat pada manusia sejak dilahrkan. Dan negara seharusnya dapat memenuhi, menghormati dan melindungi hak warganegaranya. Kewajiban negara ini, sebagai konsekuensi dari penandatangan Konvensi Internasional Hak Sipol dan Ekosob pada tahun 2005. Dan apabila negara kemudian tidak mengikuti kewajiban dalam pemenuhan Hak warganegaranya, maka negara dapat dikatakan sebagai pelanggar HAM.

Menurut Garreth Hardyn, merujuk pada teori Common of Property-nya, sebetulnya sumber daya alam yang ada di bumi ini, merupakan sumberdaya yang bebas, dan terbuka buat siapa saja serta dapat di miliki bersama. Dan untuk pengelolaannya, setiap individu dapat mengambil bagian dan akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Tidak ada aturan yang menghalangi siapapun, untuk mengeksloitasi sumber daya alam tersebut secara maksimal. Namun, ketika semua orang berupaya memaksimalisasi pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka sumber daya alam menjadi berkurang manfaatnya atau kemungkinan besar bisa habis. Karena itu perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Yang terjadi pada pengelolaan hutan yang ditujukan untuk penambangan, pengambilan hasil tambang akan di lakukan terus menerus, dan mengakibatkan berkurangnya manfaat lahan hutan dan hasil hutan bagi masyarakat. Untuk mengatasi habisnya sumber daya alam tersebut, maka harus ada pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur sumber daya alam tersebut secara legal. Pihak yang dimaksud memiliki otoritas legal tersebut yaitu pemerintah atau negara. Didalam teori ini, negara kemudian memiliki hak untuk mengelola, melindungi dan menguasai sumber daya alam. Namun ketika ternyata negara atau pemerintah tidak mampu membuat perencanaan yang strategis, berkelanjutan dan adil dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memiliki kepentingan tertentu pada pengelolaan sumber daya alam, dan mengabaikan usaha konservasi sumber daya alam, maka negara atau pemerintah kemudian cenderung membuat kebijakan yang tidak berdasarkan dari kebutuhan masyarakat di didalam dan di sekitar hutan.

Pada prakteknya negara kemudian malahan berperan ikut memiskinkan rakyatnya sendiri, lewat tangan-tangan yang di’anggap’ dan di’legal’kan sebagai perwakilan negara. Proses pemiskinan inilah, yang kemudian menjadi poin penting perlunya keterlibatan rakyat, dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dikuasai, dan dikelola negara. Keterlibatan rakyat, berarti rakyat bukan hanya menjadi obyek dalam pengelolaan sumber daya alam, tapi justru merupakan subyek, yang berperan penting, dan lebih penting dari lembaga negara itu sendiri.

Artikel terkait:

  1. Pendidikan Berbasis HAK
  2. Trauma dan Ketakutan Masyarakat Aceh
  3. Kasus Bentrokan antara Masyarakat Petani dengan PT. Poleko di Pinrang
Tags: , , ,

Satu Komentar »

Tinggalkan komentar!

Tuliskan komentar Anda atau berikan trackback dari website Anda. Anda juga dapat berlangganan komentar artikel ini melalui RSS.

Tetap pada topic. Jangan lakukan spamming.

Anda dapat menggunakan tag HTML ini:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Website ini menggunakan Gravatar. Untuk mendapatkan avatar pribadi Anda, silakan register dan upload avatar Anda di Gravatar.